RSS

Tugas Softskill 3 Etika Profesi Di PT.Asmar Nakama Partogi

TUGAS SOFTSKILL

ETIKA PROFESI TENTANG PERMASALAHAN DIPROFESIONALITAS

 

BIDANG DIVISI MANUFAKTUR

Permasalahan pada bidang manufaktur yakni:

  1. Bagaimana mengatasi masalah keterlambatan logistic/bahan baku apabila ketentuan produksi sudah dijalankan?
  2. Cara mengatasi pegawai pabrik yang tidak memiliki disiplin?
  3. Bagaimana mengatasi cara kerja efesiensi dari pihak produksi yang harus dilakukan sesuai jadwal?
  4. Kenapa sebagaian perusahaan multinasional menerapkan system ERP dan system managemen produksi control yang cukup ketat?

 

Jawaban          :

  1. Pada prinsipnya semua perusahaan melaksanakan proses produksi akan menyelenggarakan persediaan bahan baku untuk kelangsungan proses produksi dalam perusahaan tersebut. Beberapa hal yang menyangkut menyebabkan suatu perusahaan harus menyelenggarakan persediaan bahan baku menurut Ahyari (2003:150), adalah:
      1. Bahan yang akan digunakan untuk pelaksanaan proses produksi perusahaan tersebut tidak dapat dibeli atau didatangkan secara satu persatu dalam jumlah unit yang diperlukan perusahaan serta pada saat barang tersebut akan dipergunakan untuk proses produksi perusahaan tersebut. Bahan baku tersebut pada umumnya akan dibeli dalam jumlah tertentu, dimana jumlah tertentu ini akan dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan proses produksi perusahaan yang bersangkutan dalam beberapa waktu tertentu pula. Dengan keadaan semacam ini maka bahan baku yang sudah dibeli oleh perusahaan namun belum dipergunakan untuk proses produksi akan masuk sebagai persediaan bahan baku dalam perusahaan tersebut.
      2. Apabila perusahaan tidak mempunyai persediaan bahan baku, sedangkan bahan baku yang dipesan belum datang maka pelaksanaan proses produksi dalam perusahaan tersebut akan terganggu. Ketiadaan bahan baku tersebut akan mengakibatkan terhentinya pelaksanaan proses produksi pengadaan bahan baku dengan cara tersebut akan membawa konsekuensi bertambah tingginya harga beli bahan baku yang dipergunakan oleh perusahaan.

Untuk menghindari kekurangan bahan baku tersebut, maka suatu perusahaan dapat menyediakan bahan baku dalam jumlah yang banyak. Tetapi persediaan bahan baku dalam jumlah besar tersebut akan mengakibatkan terjadinya biaya persediaan bahan yang semakian besar pula. Besarnya biaya yang semakin besar ini berarti akan mengurangi keuntungan perusahaan. Disamping itu, resiko kerusakan bahan juga akan bertambah besar apabila persediaan bahan bakunya besar.

Kerugian dari Ketidakpastian Pengadaan Persediaan Bahan Baku.

Pada umumnya penggunaan bahan baku didasarkan pada anggapan bahwa setiap bulan selalu sama, sehingga secara berangsur-angsur akan habis pada waktu tertentu. Agar jangan sampai terjadi kehabisan bahan baku yang berakibat akan mengganggu kelancaran proses produksi sebaiknya pembelian bahan baku dilaksanakan sebelum habis. Secara teoritis keadaan tersebut dapat diperhitungkan, akan tetapi tidak semudah itu. Kadang-kadang bahan baku masih cukup banyak namun sudah dilakukan pembelian sehingga berakibat menumpuknya bahan baku digudang. Hal ini bisa menurunkan kualitas bahan dan akan memakan biaya penyimpanan.

Secara garis besar ada dua faktor yang mempengaruhi ketidakpastian bahan baku yaitu dari dalam perusahaan dan faktor dari luar perusahaan. Ketidakpastian dari dalam perusahaan disebabkan oleh faktor dari perusahaan itu sendiri dalam pemakaian bahan baku, karena pemakaian bahan baku oleh perusahaan tidaklah selalu tepat dengan apa yang selalu direncanakan. Mungkin suatu saat ada gangguan tehnis sehingga akan mengganggu proses produksi yang akan menyebabkan pemakaian bahan baku berkurang. Mungkin saja pemborosan-pemborosan atau karena bahan baku yang kurang baik sehingga pemakaian bahan baku keluar dari rencana semula.

Disamping ketidakpastian bahan baku dari dalam perusahaan terdapat pula ketidakpastian dari luar perusahaan. Ketidakpastian dari luar perusahaan ini disebabkan oleh faktor-faktor dari luar perusahaan. Dalam hal ini perusahaan pada saat melaksanakan pembelian sudah diperhitungkan agar bahan baku yang dibeli tersebut datangnya tepat pada saat persediaan yang ada sudah habis. Namun kenyataannya bahan baku tersebut datangnya sering tidak sesuai dengan yang telah diperhitungkan, atau bahan tersebut datang sebelum waktu yang dijanjikan

 

  1. CARA MENGATASI PEGAWAI PABRIK YANG TIDAK MEMILIKI DISIPLIN
  1. Buatkan peraturan

Buatkanlah peraturan dalam perusahaan anda. Karena adanya peraturan menandakan kalau perusahaan anda itu bukan perusahaan sembarangan. Peraturan bisa menjadi dasar suatu perusahaan, peraturan juga bisa menjadi tiang suatu perusahaan. Dengan menerapkan peraturan maka karyawan anda pun mengerti apa saja yang mereka bisa lakukan dan apa yang tidak boleh mereka lakukan. Akan tetapi jika anda sudah membuatnya jangan lupa untuk mengawasi penerapannya, karena stigma negatif dalam pikiran masing – masing individu yang berbunyi “Peraturan dibuat untuk dilanggar”, itu sulit untuk di hilangkan.

  1. Terapkan hukuman

Terapkanlah hukuman bagi para pelanggar aturan. Sesuaikan juga jenis hukuman dengan aturan yang telah dia langgar. Jangan berlebihan dalam penerapan hukuman tapi jangan juga terlalu lembek. Penerapan hukuman yang berlebihan akan menimbulkan efek seram dan menakutkan ke karyawan lain, sedangkan hukuman yang terlalu lembek akan memberikan anggapan kalau anda adalah pemimpin dengan jiwa berbie, tidak tegas dan tidak punya nyali.

 

  1. Berikan penghargaan

Berikan penghargaan kepada karyawan yang patuh terhadap aturan dan disiplin dalam bekerja . Berikan penghargaan yang setinggi – tingginya sehingga karyawan lain menganggap kalau anda adalah sosok yang sangat menghargai, sehingga mereka akan menjadikannya contoh yang baik dalam bekerja. Jangan ragu dan jangan sungkan untuk melakukannya. Jika karyawan anda senang terhadap anda toh yang di untungkan juga anda ya kan ?

  1. Berikan contoh

Berikan contoh kedisiplinan yang baik dan benar kepada karyawan anda seperti datang lebih awal dibanding karyawan lain. Bekerja lebih disiplin dari karyawan lain dll. JAdikanlah diri anda contoh kepada karyawan anda karena karyawan itu ibarat seorang anak yang pandai meniru. Jika Pimpinannya saja tidak becus kerja maka apalagi karyawannya. Jika Pimpinannya saja tidak disiplin orangnya maka apalagi karyawannya.

 

  1. Cara mengatasi efesiensi dari pihak produksi yang harus dilakukan sesuai jadwal

Salah satu aspek penting dalam managemen produksi  di perusahaan farmasi adalah perencanaan, karena dengan perencanaan yang baik dapat tercipta efisiensi yang tinggi yang pada ujungnya akan meningkatkan profit perusahaan. Sebaliknya system perencanaan yang buruk akan menimbulkan pemborosan, keterlambatan supply dan biaya tinggi, hal ini yang harus selalu dihindari.

Perencanaan produksi sangat erat kaitannya dengan kapasitas produksi, sumber daya yang tersedia mulai dari man power, material, peralatan pendukung hingga supporting departemen. Disisi lain perencanaan juga harus berdasarkan permintaan dari pelanggan terhadap produk  dipasarkan, jangan sampai ada kesenjangan antara produk yang diminta di pasar dengan produk yang di produksi di pabrik. Disini perlu dilakukan upaya sinkornisasi antara rencana penjualan yang didasarkan pada marketing forecast dengan bagian perencanaan produksi. Dari forecast tersebut maka bagian perencanaan bisa menghitung kebutuhan bahan, kapasitas produksi yang dibutuhkan, man power, fasilitas pendukung lain yang diperlukan.

Ketepatan forecast dengan order real sangat menentukan kualitas perencana produksi, semakin baik kualitas forecast maka semakin baik kualitas supply, sehingga diperlukan kejelian dari bagian marketing untuk memprediksi pola permintaan pelanggan. Biasanya forecast didasarkan beberapa factor antara lain berdasarkan history, berdasarkan data beberapa bulan kebelakang dilihat pola permintaan pelanggan. Selain itu juga berdasarkan kondisi di lapangan, misalnya jika produk competitor menghilang di pasaran maka produk kita bisa naik. Faktor yang lainnya bisa datang dari kebijaksanaan perusahaan, misalnya ada promo besar besaran untuk mendapatkan market share.

Pentingnya perencanaan yang tepat ini karena bagian perencanaan produksi harus dapat  menghitung dengan pasti kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk kegiatan produksi, dan harus tepat baik jumlahnya maupun waktunya. Keterlambatan pengadaan sumber daya maka akan mempunyai konsekuensi keterlambatan supply, kalaupun bisa dikejar dengan overtime maka akan menimbulkan biaya baru.

Pengadaan bahan awal harus dilakukan dengan cara yang tepat, jangan terlalu banyak karena bisa beresiko rusak, namun juga jangan terlalu sedikit karena jika kita memesan bahan tersebut ada lead time yang harus ditunggu. Jadi jumlah minimum stock untuk setiap bahan harus dikaji berdasarakan trend data yang pada periode sebelumnya, sehingga berada pada posisi yang optimum (tidak berlebih tetapi juga tidak sampai kekurangan).

Perencanaan produksi  harus dihitung dengan tepat sesuai dengan kapasitas  mesin dan peralatan, sumber daya serta fasilitas pendukung misalnya kapasitas laboratorium. Berdasarkan informasi ini selanjutnya  dibuat analisa kapasitas utilization untuk menentukan apakah perlu running dalam 2 shift atau bahkan 3 shift, apakah perlu penambahan SDM.

Selanjutnya diatur jadwal produksi berdarakan skala prioritas, biasanya produk jadi yang stocknya sudah menipis harus didahulukan. Produk produk yang sejenis diusahakan diproduksi secara berurutan dengan tujuan untuk memudahkan proses serta mengurangi waktu setting mesin. Prinsip prinsip kerja berdasarkan 5S dan prinsip lean manufacturing sangat menentukan tingkat efisiensi operasional produksi. Disinilah dituntut bagi seorang manager untuk selalu memperhatikan proses yang berjalan, serta mempelajari kemungkinan untuk dilakukan improvement sehingga proses lebih mudah atau lebih cepat dengan kualitas yang tetap terjaga.

Tidak bisa dihindari bahwa kadang kadang karena kondisi tertentu maka planning harus diubah secara mendadak, sehingga sangat merepotkan semua pihak. Memang dalam batas tertentu fleksibilitas diperlukan, namun sebaiknya hal hal seperti ini harus diminimalisir.

Jadwal produksi dibuat untuk satu bulan, kemudian dipecah kedalam jadwal mingguan, jadwal mingguan dipecah kembali menjadi jadwal harian. Jadwal yang baik  ini akan membantu memudahkan kegiatan baik diproduksi maupun di bagian lain yang terkait. Setiap ada perubahan rencana harus segera dilakukan revisi serta disosialisasikan kepada semua bagian terkait agar tidak terjadi kesalahan komunikasi.

Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah kegiatan pengawasan, selama kegiatan produksi berjalan harus dilakukan pengawasan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan tidak menyimpang dari rencana yang ditetapkan. Jika ada kendala misalnya kerusakan mesin, harus segera dilakukan tindakan perbaikan sesegera mungkin sehingga mengurangi waktu down time dan selanjutnya dibuat adjustment  terhadap  rencana semula.

Setiap akhir bulan selalu dibuat evaluasi, untuk melihat sejauh mana kesesuaian antara planning yang dibuat dengan realisasi kegiatan produksi, termasuk ketepatan target pengiriman. Karena indicator terbaik untuk mengukur baik buruknya system perencanaan produksi adalah kemampuan pemenuhan order. Makin tinggi pemenuhan order yang dapat disupply berarti system perencanaan semakin baik.

 

Faktor lain yang juga menentukan keberhasilan kegiatan produksi antara lain :

  • Fasilitas dan peralatan yang memadai
  • Ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam jumlah dan waktu yang tepat
  • SDM yang berkualitas
  • Sistem produksi yang baik sesuai kaidah GMP
  • Proses produksi yang sudah terbukti handal / tervalidasi
  • Sistem Managemen produksi yang baik, yang menerapkan prinsip efisiensi dan produktifitas (lean prinsip, 5S dll)
  • Forecast accuracy
  • Sistem maintenance yang baik/TPM
  1.             Perencanaan sumber daya perusahaan, atau sering disingkat ERP dari istilah bahasa Inggris-nya Enterprise Resource Planning, adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi di perusahaan bersangkutan (Wikipedia, 2010).

Enterprise Resource Planning merupakan sebuah teknologi sistem informasi yang terintegrasi dan digunakan oleh manufaktur kelas dunia dalam meningkatkan kinerja perusahaan. ERP adalah suatu sistem, baik sebagai suatu sistem perencanaan ,maupun sebagai sistem informasi (Indrajit dan Permono, 2005).

Berikut beberapa contoh bagus mengenai penerapan ERP di berbagai perusahaan :

  • Enterprise Resource Planning membantu sebuah perusahaan menaikan 20% tingkat penjualannya di tengah industri yang sedang menurun.
  • Enterprise Resource Planning membantu sebuah perusahaan Fortune 50 dalam mencapai penghematan biaya yang sangat besar dan mendapatkan keunggulan daya saing yang signifikan.

 

Keuntungan Enterprise Resource Planning (ERP)

Keuntungan dari implementasi ERP antara lain:

  • Integrasi data keuangan. Oleh karena semua data disimpan secara terpusat, maka para eksekutif perusahaan memperoleh data yang up-to-date dan dapat mengatur keuangan perusahaan dengan lebih baik.
  • Standarisasi Proses Operasi. ERP menerapkan sistem yang standar, dimana semua divisi akan menggunakan sistem dengan cara yang sama. Dengan demikian, operasional perusahaan akan berjalan dengan lebih efisien dan efektif.
  • Standarisasi Data dan Informasi. Database terpusat yang diterapkan pada ERP, membentuk data yang standar, sehingga informasi dapat diperoleh dengan mudah dan fleksibel untuk semua divisi yang ada dalam perusahaan.

 

Keuntungan diatas adalah keuntungan yang dapat dirasakan namun tidak dapat diukur. Keberhasilan implementasi ERP dapat dilihat dengan mengukur tingkat Return on Investment (ROI), dan komponen lainnya, seperti:

  • Pengurangan lead-time
  • Peningkatan kontrol keuangan
  • Penurunan inventori
  • Penurunan tenaga kerja secara total
  • Peningkatan service level
  • Peningkatan sales
  • Peningkatan kepuasan dan loyalitas konsumen
  • Peningkatan market share perusahaan
  • Pengiriman tepat waktu
  • Kinerja pemasok yang lebih baik
  • Peningkatan fleksibilitas
  • Penggunaan sumber daya yang lebih baik

 

Kerugian dan Kelemahan Enterprise Resource Planning (ERP)

Kerugian yang mungkin terjadi ketika salah menerapkan ERP antara lain adalah:

  • Strategi operasi tidak sejalan dengan business process design dan pengembangannya
  • Waktu dan biaya implementasi yang melebihi anggaran
  • Karyawan tidak siap untuk menerima dan beroperasi dengan sistem yang baru
  • Persiapan implementation tidak dilakukan dengan baik
  • Berkurangnya fleksibilitas sistem setelah menerapkan ERP

Beberapa kelemahan ERP juga perlu diperhatikan. Kelemahan-kelemahan dari ERP adalah sebagai berikut (Jogiyanto, 2003) :

  • Implementasi ERP sangat sulit karena penerapannya yang terintegrasi dan organisasi harus merubah cara mereka berbisnis. Kesulitan penerapan ERP ditambah dengan adanya resistance to change dari personil yang terkena imbasnya akibat perubahan proses dari bisnis.
  • Biaya implementasi ERP yang sangat mahal
  • Organisasi hanya memikirkan manfaat yang besar dari penerapan ERP tetapi tidak mempersiapkan personilnya untuk berubah
  • Permasalahan lainnya adalah pada personil yang tiba-tiba dibebani dengan tanggung jawab yang lebih besar dengan kesiapan yang kurang baik mental maupun keahliannya.
Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on January 9, 2018 in life

 

Tugas Softskill 2 Etika Profesi Advokat

KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA
KODE ETIK
ADVOKAT INDONESIA
IKATAN ADVOKAT INDONESIA (IKADIN) ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA (AAI) IKATAN
PENASEHAT HUKUM INDONESIA (IPHI) HIMPUNAN ADVOKAT & PENGACARA
INDONESIA (HAPI) SERIKAT PENGACARA INDONESIA (SPI) ASOSIASI KONSULTAN
HUKUM INDONESIA (AKHI) HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL (HKHPM)
DISAHKAN PADA TANGGAL:
23 MEI 2002
DI SALIN DAN DIPERBANYAK OLEH:
PANITIA DAERAH UJIAN KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA DKI JAKARTA 2002
KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA
PEMBUKAAN
Bahwa semestinya organisasi profesi memiliki Kode Etik yang membebankan kewajiban dan
sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan
profesinya.
Advokat sebagai profesi terhormat (officium nobile) yang dalam menjalankan profesinya berada
dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang
didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada
Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan.
Bahwa profesi Advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak
hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman
sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya.
Oleh karena itu juga, setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi,
serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi, yang pelaksanaannya diawasi
oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui
setiap Advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi
anggota, yang pada saat mengucapkan Sumpah Profesi-nya tersirat pengakuan dan
kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku.
Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam
menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada
setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada
klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Yang dimaksud dengan:
a. Advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar
pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik
sebagai Advokat, Pengacara, Penasehat Hukum, Pengacara praktek ataupun sebagai
konsultan hukum.
b. Klien adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa dan atau
bantuan hukum dari Advokat.
c. Teman sejawat adalah orang atau mereka yang menjalankan praktek hukum sebagai
Advokat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
d. Teman sejawat asing adalah Advokat yang bukan berkewarganegaraan Indonesia yang
menjalankan praktek hukum di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.
e. Dewan kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi
advokat yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan kode etik Advokat
sebagaimana semestinya oleh Advokat dan berhak menerima dan memeriksa
pengaduan terhadap seorang Advokat yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat.
f. Honorarium adalah pembayaran kepada Advokat sebagai imbalan jasa Advokat
berdasarkan kesepakatan dan atau perjanjian dengan kliennya.
BAB II
KEPRIBADIAN ADVOKAT
Pasal 2
Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral
yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi
hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat serta sumpah
jabatannya.
Pasal 3
a. Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang
yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak
sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat
menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis
kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.
b. Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh
imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan.
c. Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi
oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak azasi manusia dalam Negara Hukum
Indonesia.
d. Advokat wajib memelihara rasa solidaritas diantara teman sejawat.
e. Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang
diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena
penunjukan organisasi profesi.
f. Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan
kebebasan, derajat dan martabat Advokat.
g. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat
(officium nobile).
h. Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak
namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat.
i. Seorang Advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan Negara
(Eksekutif, Legislatif dan judikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai Advokat
dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau
oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia
menduduki jabatan tersebut.
BAB III
HUBUNGAN DENGAN KLIEN
Pasal 4
a. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan
jalan damai.
b. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien
mengenai perkara yang sedang diurusnya.
c. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya
akan menang.
d. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan
kemampuan klien.
e. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
f. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama
seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.
g. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar
hukumnya.
h. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien
secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan
antara Advokat dan klien itu.
i. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat
yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan
kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak
mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a.
j. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus
mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut,
apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang
bersangkutan.
k. Hak retensi Advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian
kepentingan klien.
BAB IV
HUBUNGAN DENGAN TEMAN SEJAWAT
Pasal 5
a. Hubungan antara teman sejawat Advokat harus dilandasi sikap saling menghormati,
saling menghargai dan saling mempercayai.
b. Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam
sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik
secara lisan maupun tertulis.
c. Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan
dengan Kode Etik Advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa
dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain.
d. Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat.
e. Apabila klien hendak mengganti Advokat, maka Advokat yang baru hanya dapat
menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada
Advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya
apabila masih ada terhadap Advokat semula.
f. Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien terhadap Advokat yang baru,
maka Advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang
penting untuk mengurus perkara itu, dengan memperhatikan hak retensi Advokat
terhadap klien tersebut.
BAB V
TENTANG SEJAWAT ASING
Pasal 6
Advokat asing yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjalankan
profesinya di Indonesia tunduk kepada serta wajib mentaati Kode Etik ini.
BAB VI
CARA BERTINDAK MENANGANI PERKARA
Pasal 7
a. Surat-surat yang dikirim oleh Advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara
dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu kecuali surat-surat yang
bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan “Sans Prejudice “.
b. Isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antar Advokat
akan tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti dimuka
pengadilan.
c. Dalam perkara perdata yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi hakim
apabila bersama-sama dengan Advokat pihak lawan, dan apabila ia menyampaikan
surat, termasuk surat yang bersifat “ad informandum” maka hendaknya seketika itu
tembusan dari surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada Advokat
pihak lawan.
d. Dalam perkara pidana yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi hakim
apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum.
e. Advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan
oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dalam perkara
pidana.
f. Apabila Advokat mengetahui, bahwa seseorang telah menunjuk Advokat mengenai suatu
perkara tertentu, maka hubungan dengan orang itu mengenai perkara tertentu tersebut
hanya boleh dilakukan melalui Advokat tersebut.
g. Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan
dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi
tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup yang
dikemukakan secara proporsional dan tidak berkelebihan dan untuk itu memiliki imunitas
hukum baik perdata maupun pidana.
h. Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma
(pro deo) bagi orang yang tidak mampu.
i. Advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai
perkara yang ia tangani kepada kliennya pada waktunya.
BAB VII
KETENTUAN-KETENTUAN LAIN TENTANG KODE ETIK
Pasal 8
a. Profesi Advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile), dan karenanya
dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan Jaksa
dan Hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada dibawah perlindungan hukum,
undang-undang dan Kode Etik ini.
b. Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk
pemasangan papan nama dengan ukuran dan! atau bentuk yang berlebih-lebihan.
c. Kantor Advokat atau cabangnya tidak dibenarkan diadakan di suatu tempat yang dapat
merugikan kedudukan dan martabat Advokat.
d. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan Advokat mencantumkan
namanya sebagai Advokat di papan nama kantor Advokat atau mengizinkan orang yang
bukan Advokat tersebut untuk memperkenalkan dirinya sebagai Advokat.
e. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan karyawan-karyawannya yang tidak berkualifikasi
untuk mengurus perkara atau memberi nasehat hukum kepada klien dengan lisan atau
dengan tulisan.
f. Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publitas bagi dirinya dan atau
untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai Advokat
mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila keteranganketerangan
yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang
wajib diperjuangkan oleh setiap Advokat.
g. Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila
timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara
dengan kliennya.
h. Advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Hakim atau Panitera dari suatu
lembaga peradilan, tidak dibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang
diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama 3 (tiga) tahun semenjak ia
berhenti dari pengadilan tersebut.
BAB VIII
PELAKSANAAN KODE ETIK
Pasal 9
a. Setiap Advokat wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Advokat ini.
b. Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Advokat ini dilakukan oleh Dewan
Kehormatan.
BAB IX
DEWAN KEHORMATAN
Bagian Pertama
KETENTUAN UMUM
Pasal 10
1. Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode
Etik yang dilakukan oleh Advokat.
2. Pemeriksaan suatu pengaduan dapat dilakukan melalui dua tingkat, yaitu:
a. Tingkat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.
b. Tingkat Dewan Kehormatan Pusat.
3. Dewan Kehormatan Cabang/daerah memeriksa pengaduan pada tingkat pertama dan
Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat terakhir.
4. Segala biaya yang dikeluarkan dibebankan kepada:
a. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dimana teradu sebagai anggota pada tingkat
Dewan Kehormatan Cabang/Daerah;
b. Dewan Pimpinan Pusat pada tingkat Dewan Kehormatan Pusat organisasi dimana
teradu sebagai anggota;
c. Pengadu/Teradu.
Bagian Kedua
PENGADUAN
Pasal 11
1. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan,
yaitu:
a. Klien.
b. Teman sejawat Advokat.
c. Pejabat Pemerintah.
d. Anggota Masyarakat.
e. Dewan Pimpinan Pusat/Cabang/Daerah dari organisasi profesi dimana Teradu
menjadi anggota.
2. Selain untuk kepentingan organisasi, Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan
Cabang/Daerah dapat juga bertindak sebagai pengadu dalam hal yang menyangkut
kepentingan hukum dan kepentingan umum dan yang dipersamakan untuk itu.
3. Pengaduan yang dapat diajukan hanyalah yang mengenai pelanggaran terhadap Kode
Etik Advokat.
Bagian Ketiga
TATA CARA PENGADUAN
Pasal 12
1. Pengaduan terhadap Advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar Kode Etik
Advokat harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada
Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau kepada dewan Pimpinan Cabang/Daerah atau
Dewan Pimpinan Pusat dimana teradu menjadi anggota.
2. Bilamana di suatu tempat tidak ada Cabang/Daerah Organisasi, pengaduan disampaikan
kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah terdekat atau Dewan Pimpinan Pusat.
3. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang/Daerah, maka
Dewan Pimpinan Cabang/Daerah meneruskannya kepada Dewan Kehormatan
Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu.
4. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan
Pusat, maka Dewan Pimpinan Pusat/Dewan Kehormatan Pusat meneruskannya kepada
Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu
baik langsung atau melalui Dewan Dewan Pimpinan Cabang/Daerah.
Bagian Keempat
PEMERIKSAAN TINGKAT PERTAMA OLEH DEWAN KEHORMATAN CABANG/DAERAH
Pasal 13
1. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai
surat-surat bukti yang dianggap perlu, menyampaikan surat pemberitahuan selambatlambatnya
dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan surat kilat khusus/tercatat kepada
teradu tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan salinan/copy surat pengaduan
tersebut.
2. Selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari pihak teradu harus
memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah
yang bersangkutan, disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu.
3. Jika dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban
tertulis, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah menyampaikan pemberitahuan kedua
dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat
peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah
melepaskan hak jawabnya.
4. Dalam hal teradu tidak menyampaikan jawaban sebagaimana diatur di atas dan
dianggap telah melepaskan hak jawabnya, Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dapat
segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Dalam hal jawaban yang diadukan telah diterima, maka Dewan Kehormatan dalam waktu
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari menetapkan hari sidang dan menyampaikan
panggilan secara patut kepada pengadu dan kepada teradu untuk hadir dipersidangan
yang sudah ditetapkan tersebut.
6. Panggilan-panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling
tambat 3 (tiga) hari sebelum hari sidang yang ditentukan.
7. Pengadu dan yang teradu:
a. Harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain, yang
jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasehat.
b. Berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti.
8. Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak:
a. Dewan Kehormatan akan menjelaskan tata cara pemeriksaan yang berlaku;
b. Perdamaian hanya dimungkinkan bagi pengaduan yang bersifat perdata atau
hanya untuk kepentingan pengadu dan teradu dan tidak mempunyai kaitan
langsung dengan kepentingan organisasi atau umum, dimana pengadu akan
mencabut kembali pengaduannya atau dibuatkan akta perdamaian yang dijadikan
dasar keputusan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang langsung
mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
c. Kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduannya atau
pembelaannya secara bergiliran, sedangkan surat-surat bukti akan diperiksa dan
saksi-saksi akan didengar oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.
9. Apabila pada sidang yang pertama kalinya salah satu pihak tidak hadir:
a. Sidang ditunda sampai dengan sidang berikutnya paling lambat 14 (empat belas)
hari dengan memanggil pihak yang tidak hadir secara patut.
b. Apabila pengadu yang telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak hadir tanpa alasan
yang sah, pengaduan dinyatakan gugur dan ia tidak dapat mengajukan pengaduan
lagi atas dasar yang sama kecuali Dewan Kehormatan Cabang/Daerah
berpendapat bahwa materi pengaduan berkaitan dengan kepentingan umum atau
kepentingan organisasi.
c. Apabila teradu telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak datang tanpa alasan yang
sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu.
d. Dewan berwenang untuk memberikan keputusan di luar hadirnya yang teradu,
yang mempunyai kekuatan yang sama seperti keputusan biasa.
Bagian Kelima
SIDANG DEWAN KEHORMATAN CABANG/DAERAH
Pasal 14
1. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah bersidang dengan Majelis yang terdiri sekurangkurangnya
atas 3 (tiga) orang anggota yang salah satu merangkap sebagai Ketua
Majelis, tetapi harus selalu berjumlah ganjil.
2. Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan Anggota Majelis
Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang menjalankan profesi dibidang hukum serta
mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode Etik Advokat.
3. Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang khusus dilakukan
untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau jika ia
berhalangan oleh anggota Dewan lainnya yang tertua,
4. Setiap dilakukan persidangan, Majelis Dewan Kehormatan diwajibkan membuat atau
menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh
Ketua Majelis yang menyidangkan perkara itu.
5. Sidang-sidang dilakukan secara tertutup, sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang
terbuka.
Bagian Keenam
CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 15
(1) Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, surat-surat bukti
dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Dewan Kehormatan mengambil Keputusan
yang dapat berupa:
a. Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima;
b. Menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksisanksi
kepada teradu;
c. Menolak pengaduan dari pengadu.
(2) Keputusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan
menunjuk pada pasal-pasal Kode Etik yang dilanggar.
(3) Majelis Dewan Kehormatan mengambil keputusan dengan suara terbanyak dan
mengucapkannya dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak
yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal dan waktu
persidangan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
(4) Anggota Majelis yang kalah dalam pengambilan suara berhak membuat catatan
keberatan yang dilampirkan didalam berkas perkara.
(5) Keputusan ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota Majelis, yang apabila
berhalangan untuk menandatangani keputusan, hal mana disebut dalam keputusan yang
bersangkutan.
Bagian Ketujuh
SANKSI-SANKSI
Pasal 16
1. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa:
a. Peringatan biasa.
b. Peringatan keras.
c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu.
d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.
2. Dengan pertimbangan atas berat atau ringannya sifat pelanggaran Kode Etik Advokat
dapat dikenakan sanksi:
a. Peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat.
b. Peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi
kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang
pernah diberikan.
c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya
berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau
bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi
melakukan pelanggaran kode etik.
d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran
kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan
profesi Advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan
terhormat.
3. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan
untuk menjalankan profesi advokat diluar maupun dimuka pengadilan.
4. Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu
dan atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada
Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar Advokat.
Bagian Kedelapan
PENYAMPAIAN SALINAN KEPUTUSAN
Pasal 17
Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan, salinan
keputusan Dewan kehormatan Cabang/Daerah harus disampaikan kepada:
a. Anggota yang diadukan/teradu;
b. Pengadu;
c. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dari semua organisasi profesi;
d. Dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing organisasi profesi;
e. Dewan Kehormatan Pusat;
f. Instansi-instansi yang dianggap perlu apabila keputusan telah mempunyai kekuatan
hukum yang pasti.

Bagian Kesembilan
PEMERIKSAAN TINGKAT BANDING DEWAN KEHORMATAN PUSAT
Pasal 18
1. Apabila pengadu atau teradu tidak puas dengan keputusan Dewan Kehormatan
Cabang/Daerah, ia berhak mengajukan permohonan banding atas keputusan tersebut
kepada Dewan Kehormatan Pusat.
2. Pengajuan permohonan banding beserta Memori Banding yang sifatnya wajib, harus
disampaikan melalui Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dalam waktu 21 (dua puluh
satu) hari sejak tanggal yang bersangkutan menerima salinan keputusan.
3. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah setelah menerima Memori Banding yang
bersangkutan selaku pembanding selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas)
hari sejak penerimaannya, mengirimkan salinannya melalui surat kilat khusus/tercatat
kepada pihak lainnya selaku terbanding.
4. Pihak terbanding dapat mengajukan Kontra Memori Banding selambat-lambatnya dalam
waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak penerimaan Memori Banding.
5. Jika jangka waktu yang ditentukan terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori
Banding ia dianggap telah melepaskan haknya untuk itu.
6. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak berkas perkara dilengkapi
dengan bahan-bahan yang diperlukan, berkas perkara tersebut diteruskan oleh Dewan
Kehormatan Cabang/Daerah kepada dewan Kehormatan Pusat.
7. Pengajuan permohonan banding menyebabkan ditundanya pelaksanaan keputusan
Dewan Kehormatan Cabang/Daerah.
8. Dewan kehormatan Pusat memutus dengan susunan Majelis yang terdiri sekurangkurangnya
3 (tiga) orang anggota atau lebih tetapi harus berjumlah ganjil yang salah satu
merangkap Ketua Majelis.
9. Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan Anggota Majelis
Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang menjalankan profesi dibidang hukum serta
mempunyai pengetahuan dan menjiwai Kode Etik Advokat.
10. Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Pusat yang khusus diadakan untuk itu
yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Pusat atau jika ia berhalangan oleh
anggota Dewan lainnya yang tertua.
11. Dewan Kehormatan Pusat memutus berdasar bahan-bahan yang ada dalam berkas
perkara, tetapi jika dianggap perlu dapat meminta bahan tambahan dari pihak-pihak yang
bersangkutan atau memanggil mereka langsung atas biaya sendiri.
12. Dewan Kehormatan Pusat secara prorogasi dapat menerima permohonan pemeriksaan
langsung dari suatu perkara yang diteruskan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah
asal saja permohonan seperti itu dilampiri surat persetujuan dari kedua belah pihak agar
perkaranya diperiksa langsung oleh Dewan Kehormatan Pusat.
13. Semua ketentuan yang berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat pertama oleh Dewan
Kehormatan Cabang/Daerah, mutatis mutandis berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat
banding oleh Dewan Kehormatan Pusat.
Bagian Kesepuluh
KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN
Pasal 19
1. Dewan Kehormatan Pusat dapat menguatkan, merubah atau membatalkan keputusan
Dewan Kehormatan Cabang/Daerah dengan memutus sendiri.
2. Keputusan Dewan kehormatan Pusat mempunyai kekuatan tetap sejak diucapkan dalam
sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri para pihak dimana hari, tanggal dan waktunya
telah diberitahukan sebelumnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Keputusan Dewan Kehormatan Pusat adalah final dan mengikat yang tidak dapat
diganggu gugat dalam forum manapun, termasuk dalam MUNAS.
4. Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah keputusan diucapkan,
salinan keputusan Dewan Kehormatan Pusat harus disampaikan kepada:
a. Anggota yang diadukan/teradu baik sebagai pembanding ataupun terbanding;
b. Pengadu baik selaku pembanding ataupun terbanding;
c. Dewan Pimpinan Cabang/Daerah yang bersangkutan;
d. Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan;
e. Dewan Pimpinan Pusat dari masing-masing organisasi profesi;
f. Instansi-instansi yang dianggap perlu.
5. Apabila seseorang telah dipecat, maka Dewan Kehormatan Pusat atau Dewan
Kehormatan Cabang/Daerah meminta kepada Dewan Pimpinan Pusat/Organisasi profesi
untuk memecat orang yang bersangkutan dari keanggotaan organisasi profesi.
Bagian Kesebelas
KETENTUAN LAIN TENTANG DEWAN KEHORMATAN
Pasal 20
Dewan Kehormatan berwenang menyempurnakan hal-hal yang telah diatur tentang Dewan
Kehormatan dalam Kode Etik ini dan atau menentukan hal-hal yang belum diatur didalamnya
dengan kewajiban melaporkannya kepada Dewan Pimpinan Pusat/Organisasi profesi agar
diumumkan dan diketahui oleh setiap anggota dari masing-masing organisasi.
BAB X
KODE ETIK & DEWAN KEHORMATAN
Pasal 21
Kode Etik ini adalah peraturan tentang Kode Etik dan Ketentuan Tentang Dewan Kehormatan
bagi mereka yang menjalankan profesi Advokat, sebagai satu-satunya Peraturan Kode Etik
yang diberlakukan dan berlaku di Indonesia.
BAB XI
ATURAN PERALIHAN
Pasal 22
1. Kode Etik ini dibuat dan diprakarsai oleh Komite Kerja Advokat Indonesia, yang disahkan
dan ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia
(AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat & Pengacara
Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum
Indonesia (AKHI) dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) yang
dinyatakan berlaku bagi setiap orang yang menjalankan profesi Advokat di Indonesia
tanpa terkecuali.
2. Setiap Advokat wajib menjadi anggota dari salah satu organisasi profesi tersebut dalam
ayat 1 pasal ini.
3. Komite Kerja Advokat Indonesia mewakili organisasi-organisasi profesi tersebut dalam
ayat 1 pasal ini sesuai dengan Pernyataan Bersama tertanggal 11 Februari 2002 dalam
hubungan kepentingan profesi Advokat dengan lembaga-lembaga Negara dan
pemerintah.
4. Organisasi-organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini akan membentuk Dewan
kehormatan sebagai Dewan Kehormatan Bersama, yang struktur akan disesuaikan
dengan Kode Etik Advokat ini.
Pasal 23
Perkara-perkara pelanggaran kode etik yang belum diperiksa dan belum diputus atau belum
berkekuatan hukum yang tetap atau dalam pemeriksaan tingkat banding akan diperiksa dan
diputus berdasarkan Kode Etik Advokat ini.

 
Leave a comment

Posted by on January 9, 2018 in life

 

Tugas Softskill 1 Etika Profesi DI PT.PLN

Makalah Etika Profesi

ETIKA KARYAWAN(Pegawai) PLN DI PERUSAHAAN

 

Disusun Oleh :

Nama                   : Yoga Bara Gunawan

NPM           : 2C414385

Kelas           : 4IC08

 

 

 

JURUSAN TEKNIK MESIN

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

UNIVERSITAS GUNADARMA

BEKASI

2017

KATA  PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat tuhan yang maha esa atas segala berkat,rahmat serta hidayanya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ETIKA PROFESI dengan judul ”ETIKA KARYAWAN PLN DI PERUSAHAN”.

Dalam pembuatan makalah ini penulis mendapat bantuan dari dosen pembimbing mata kuliah ETIKA PROFESI  maka pada kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih kepada dosen yang telah  memberikan materi tentang etika profesi

Meskipun penulis berharap isi dari makalah ini bebas dari kekurangan dan kesalahan, namun selalu ada yang kurang. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar makalah ini dapat lebih baik lagi. Akhir kata penulis berharap agar makalah ini bermanfaat bagi semua pembaca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar isi

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

  • LATAR BELAKANG
  • RUMUSAN MASALAH
  • TUJUAN
  • MANFAAT

BAB II PEMBAHASAN

  • SEJARAH PT.PLN (PERSERO)
  • PENGERTIAN ETIKA, PROFESI, DAN KODE ETIK
  • LANDASAN ETIKA
  • KODE ETIK (UNTUK ANGGOTA DAN PENGURUS)PLN
  • ETIKA DALAM PERUSAHAN
  • ETIKA DITEMPAT KERJA

BAB III PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1     LATAR BELAKANG

Secara umum kewajiban karyawan dan perusahaan mau tidak mau akan menghadapi banyak kesulitan sebab, diantara karyawan terdapat banyak variasi: ada posisi dan peran yang sangat beragam. Berbicara tentang karyawan, yang terutama kita maksudkan adalah manajer dalam arti mereka yang memimpin karyawan lain seperti kepala bagian. Alasannya terutama merekalah yang memikul tanggung jawab dalam perusahaan sehingga konsekuensi-konsekuensi etika tampak dengan lebih jelas

1.2       RUMUSAN MASALAH

  1. Apa pengertian dari etika, profesi, dan kode etik?
  2. Apa saja landasan – landasan etika?
  3. Seperti apa kode etik karyawan PLN?
  4. Bagaimana etika perusahaan
  5. Seperti apa etika ditempat kerja?

1.3       TUJUAN

Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi. Selain itu agar para karyawan dapat menjalankan profesinya dengan baik sesuai dengan Kode Etik karyawan.

1.4       MANFAAT

Dengan adanya makalah ini diharapkan dapat memberikan sesuatu yang baik terhadap pembaca dan seorang karyawan mengenai Kode Etik karyawan serta menambah wawasan agar lebih mengetahui bagaimana cara agar menjadi karyawan yang profesional.

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

  • Sejarah PT PLN (Persero)

Berawal di akhir abad ke 19, perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di bidang pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit listrik untuk keperluan sendiri.

Antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang,setelah Belanda menyerah kepada pasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia II.

Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada Sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi Buruh/Pegawai Listrik dan Gas yang bersama-sama dengan Pimpinan KNI Pusat berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW.

Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada saat yang sama, 2 (dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas diresmikan.

Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.17, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

2

Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum. Bahkan sejak ditetapkannya UU No. 30/ 2009 tentang UU Ketenagalistrikan, pemerintah memberikan keluasan kesempatan bagi pemerintah daerah, selain perusahaan swasta untuk  ikut berperan dalam memberikan supply listrik bagi masyarakat Indonesia.

 

  • Visi, Misi, Budaya dan Motto
  • Falsafah Perusahaan
    Pembawa kecerahan dan kegairahan dalam kehidupan masyarakat yang produktif.
  • Visi Perusahaan
    Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani.
  • Misi Perusahaan
  • Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham.
  • Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
  • Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
  • Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

 

  • Menurut Outlook Energi Nasional 2011, dalam kurun waktu 2000-2009 konsumsi energi Indonesia meningkat dari 709,1 juta SBM (Setara Barel Minyak/BOE) ke 865,4 juta SBM. Atau meningkat rata-rata sebesar 2,2 % pertahun. Konsumsi energi ini sampai akhir tahun 2011, terbesar masih dikuasai oleh sektor industri, dan diikuti oleh sektor rumah tangga, dan sektor transportasi.

Gambar 1 Grafik laju konsumsi energi per sektor

 

  • PENGERTIAN ETIKA, PROFESI, DAN KODE ETIK

2.2.1    ETIKA

Etika berasal dari bahasa Yunani Ethos, yang berati norma – norma, nilai – nilai, kaidah – kaidah dan ukuran – ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu atau masyarakat untuk menilai apakah tindakan – tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, baik atau buruk.

  1. Etika Umum

Berbicara megenai kondisi – kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori – teori etika dan prinsip – prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat dianalogkan dengan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian umum dan teori – teori.

  1. Etika Khusus

Mengenai penerapan prinsip – prinsip moral dasar dalam berbagai bidang kehidupan yang khusus.

2.2.2    PROFESI

Etika profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang yang bekerja tetap sesuai. Tetapi dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan, juga belum cukup disebut profesi. Tetapi perlu penguasaan teori sistematis yang mendasari praktek pelaksanaan dan hubungan antara teori dan penerapan dalam praktek.

2.2.3    KODE ETIK

Kode yaitu tanda – tanda atau simbol – simbol yang berupa kata – kata, tulisan atau benda yang disepakati untuk maksud – maksud tertentu, misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan atau suatu kesepakatan suatu organisasi. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis. Kode etik dapat diartikan pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku.

Dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi.

Suatu kode etik menggambarkan nilai – nilai profesional suatu profesi yang diterjemahkan kedalam standar perilaku anggotanya. Nilai profesional paling utama adalah keinginan untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat.

  • LANDASAN ETIKA
  1. Naturalisme, bahwa sistem – sistem etika dalam kesusilaan mempunyai dasar alami, yaitu bahwa pembenaran hanya dapat dilakukan melalui pengkajian atas fakta. Bahwa manusia pada dasarnya baik.
  2. Individualisme, setiap orang bertanggungjawab sacara individual bagi dirinya sendiri. Interaksi dalam masyarakat dilakukan demi keuntungan induvidunya masing – masing.
  3. Hedonisme, manusia selalu mengusahakan kenikmatan.
  4. Eudaemonisme, manusia berorientasi pada kebahagiaan.
  5. Utilitarianisme, bahwa ciri pengenal kesusilaan adalah manfaat suatu perbuatan.
  6. Idealisme, manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Idealisme rasionalistik, bahwa menggunakan pikiran dan akal manusia dapat mengenal norma – norma yang menuntun perilakunya. Idealisme estetik, pandangan bahwa dunia serta kehidupan manusia dapat dilihat dari perspektif karya seni. Idealisme etik, pada intinya ingin menentukan ukuran – ukuran moral dan kesusilaan terhadap dunia dan manusia.

 

  • KODE ETIK (untuk anggota dan pengurus) PLN
  1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  2. Bermoral jujur, disiplin, dan bertanggung-jawab.
  3. Mengutamakan persatuan, kesatuan, kebersamaan, kesetiakawanan dan non diskriminasi dalam organisasi.
  4. Sebagai karyawan peka terhadap hak dan kepentingannya.
  5. Sebagai karyawan bebas dan berimbang dalam menyuarakan hak dan kepentingannya dengan cara yang etis.
  6. Sebagai karyawan dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya, bekerja dengan tekun dan cerdas serta bertanggung jawab atas hasilnya.
  7. Tidak memanfaatkan posisi dalam organisasi untuk mencari keuntungan pribadi.
  8. Proaktif terhadap upaya memajukan masyarakat pekerja nasional maupun internasional.
  9. Peduli terhadap lingkungan masyarakat baik nasional maupun internasional.

 

  • ETIKA DALAM PERUSAHAN

Sejalan dengan hal tersebut, penyusunan Pedoman Perilaku ini merupakan

penjabaran lebih lanjut dalam bentuk perilaku yang diharapkan dari Tata Nilai

Perusahaan yang disingkat IPTEC (Integrity, Professionalism, Trust,

Excellent, Customer Focus).

 

  1. Integrity (Integritas)

Wujud dari sikap anggota Perseroan yang secara konsisten menunjukkan kejujuran, keselarasan antara perkataan dan perbuatan dan rasa tanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan dan pemanfaatan kekayaan perseroan untuk kepentingan baik jangka pendek maupun jangka panjang serta rasa tanggung jawab terhadap semua pihak yang berkepentingan.

 

  1. Professionalism (Profesional)

Perilaku kerja positif yang memiliki anggota Perseroan dengan kesadaran tinggi untuk selalu memberikan total komitmen pada paradigma kerja yang integral. Meningkatkan kemampuan dan menguasai bidang keahlian sehingga menciptakan penampilan (performance) yang unggul dalam bidangnya untuk mendukung citra Perseroan.

 

  1. Trust (Dapat Dipercaya)

Membangun sikap dapat dipercaya yang dilandasi oleh keyakinan akan integritas, itikad baik dan kompetensi dari semua pihak baik internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan praktek bisnis yang bersih dan etikal.

 

  1. Excellent (Unggul)

Perilaku kerja yang selalu berusaha memberikan produk yang terbaik dari segi biaya, mutu dan waktu.

 

  1. Customer Focus (Fokus pada Pelanggan)

Perilaku kerja yang selalu berusaha mengutamakan kepentingan pelanggan serta memberikan solusi yang efektif dan efisien.

 

  • ETIKA DITEMPAT KERJA
    • Yang diharapkan dari setiap karyawan(Pegawai)

Sebagai seorang Pegawai Anda bertanggung jawab dan berkewajiban untuk berperilaku etis dan benar.

 

  • Yang diharapkan dari Atasan

Anda harus berperilaku sebagai teladan bagi bawahan dengan memperhatikan

hal-hal di bawah ini:

  • Memastikan bahwa bawahan Anda mengerti akan tanggung jawab mereka

sesuai Pedoman ini dan kebijakan-kebijakan yang ada di perusahaan PLN

  • Menciptakan lingkungan yang membuat Pegawai merasa nyaman dalam

menyampaikan keprihatinan mereka.

  • Jangan pernah menganjurkan atau mengarahkan Pegawai untuk meraih

prestasi dalam bekerja dengan mengabaikan perilaku etis atau kepatuhan

pada Pedoman, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

 

 

  • Selalu bertindak untuk mencegah dan menghentikan pelanggaran yang

dilakukan bawahan Anda terhadap Pedoman, peraturan dan perundangundangan

yang berlaku.

  • Ketika mengevaluasi Pegawai, hendaknya mempertimbangkan unsur perilaku

Pegawai dalam kepatuhannya terhadap Pedoman, peraturan dan perundang undangan

yang berlaku.

 

  • Perilaku di Lingkungan Internal Perusahaan

 

  1. Melindungi Aset Perusahaan

Aset perusahaan PLN bukan hanya tangible assets (aset berwujud) tetapi juga

intangible assets (aset tidak berwujud) seperti      waktu kerja pegawai, Hak Kekayaan Intelektual, informasi yang dilindungi oleh hak kepemilikian, desain produk dan sejenisnya. Pegawai bertanggung jawab dalam melindungi aset perusahaan PLN terhadap kehilangan, pencurian dan penyalahgunaan. Pada prinsipnya aset perusahaanPLN tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain. Penggunaan aset yang tidak semestinya termasuk pada perbuatan

penyalahgunaan aset perusahaan  PLN

Yang Harus Dilakukan :

  • Memastikan setiap aset perusahaan PLN digunakan sesuai dengan

peruntukkannya.

  • Menjaga aset perusahaan PLN dari setiap kemungkinan kehilangan, pencurian

dan penyalahgunaan.

Yang harus dihindari :

  • Menggunakan kekayaan perusahaan PLN, termasuk peralatan, kendaraan,

barang dan lainnya yang bukan merupakan wewenang Pegawai.

  • Menggunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi yang berhubungan dengan

kegiatan yang melanggar hukum.

  • Menggunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan atau

merusak reputasi perusahaan  PLN.

  • Memalsukan voucher/kwitansi, jam kerja, tagihan, klaim keuntungan atau

biaya perjalanan dan laporan biaya penggantian lainnya untuk keuntungan

pribadi.

  • Melakukan kegiatan pribadi selama jam kerja yang mengganggu atau yang

membuat Anda tidak dapat melaksanakan tanggung jawab pekerjaan Anda.

  • Memanfaatkan untuk diri sendiri atau orang lain peluang apa pun untuk

mendapatkan keuntungan keuangan yang Anda ketahui karena kedudukan

Anda di Perusahaan, atau dengan menggunakan properti Perusahaan.

 

 

  1. Melindungi Informasi Perusahaan

Seluruh Pegawai (karyawan) bertanggung jawab untuk melindungi informasi perusahaan baik yang dikomunikasikan maupun yang didokumentasikan. Akses Pegawai terhadap informasi perusahaan  PLN  semata-mata untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugasnya. PLN Enjiniring menetapkan informasi-informasi tertentu sebagai informasi rahasia. Pengungkapan informasi yang tidak sah dapat berakibat hilangnya nilai kerahasiaan dagang, pembatalan kontrak, dan bahkan dapat dianggap melanggar hukum.

 

Yang Harus Dilakukan:

 

  • Mengumpulkan, menggunakan, dan mengolah informasi perusahaan PLN

hanya untuk keperluan bisnis yang sah.

  • Melakukan penyimpanan informasi rahasia sebagaimana mestinya.
  • Melindungi akses yang tidak sah ke informasi rahasia.
  • Membatasi akses ke informasi hanya bagi mereka yang berhak untuk melihat

informasi itu.

  • Berhati-hati dalam membicarakan informasi, memperlakukan atau

mendokumentasikan data rahasia.

  • Memastikan pihak di luar perusahaan PLN yang bekerjasama dengan pihak

perusahaan  PLN telah menandatangani perjanjian kerahasiaan informasi.

  • Berusaha mencegah pengungkapan informasi perusahaan yang tanpa izin.
  • Menyampaikan kepada publik atau pihak lain secara satu suara yang

mewakili atau mencerminkan sikap perusahaan untuk informasi yang sama.

 

 

Yang Harus Dihindari:

 

  • Mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak luar perusahaan PLN tanpa

izin.

  • Menggunakan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi, atau keuntungan

pihak di luar perusahaan  PLN.

  • Berbagi informasi rahasia dengan Pegawai lain yang tidak berhak

mengetahui.

 

  1. Memelihara Lingkungan Kerja yang Saling Menghormati dan Bebas dari Diskriminasi, Pelecehan, Perbuatan Asusila, Ancaman dan Kekerasan

Perusahaan  PLN yakin bahwa lingkungan kerja yang baik dapat mempengaruhi            kualitas kinerja Pegawai dengan berbagai pengetahuan dan inovasinya. perusahaan  PLN memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi, pelecehan dan perbuatan asusila, ancaman, dan kekerasan. perusahaan  PLN menekankan agar seluruh Pegawai mendukung terciptanya kondisi kerja yang baik.

 

  1. Anti Diskriminasi (Peluang kerja yang sama)

Perusahaan  PLN memiliki komitmen untuk mengembangkan tenaga kerja yang beragam dan memberikan lingkungan kerja di mana setiap Pegawai diperlakukan secara adil dan hormat dengan memberikan kesempatan yang sama untuk bekerja dan dipromosikan. Diskriminasi terhadap seseorang Pegawai atau pelamar di pekerjaan merupakan pelanggaran serius atas ketentuan peluang kerja yang sama dan terhadap kebijakan perusahaan  PLN.

 

  1. Tidak Ada Pelecehan

Pelecehan dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan. Pelecehan dapat

berupa:

  • Pelecehan secara lisan, seperti kata-kata, lelucon kotor atau

penghinaan.

  • Pelecehan secara fisik seperti sentuhan yang tidak wajar dan

menyakitkan.

  • Pelecehan dengan gambar, seperti poster, kartu, kalender, kartun,

grafiti, tulisan surat atau gerakan tubuh yang jorok.

  • Pelecehan Seksual

 

  1. Tidak Ada Perbuatan Asusila

Perusahaan  PLN menjunjung tinggi nilai dan norma kesusilaan. PLN Engineering memandang perbuatan asusila yang dilakukan Pegawai di lingkungan kerja sebagai tindakan yang tidak etis. Perbuatan asusila selain akan merusak citra dan reputasi Perusahaan, juga dapat menimbulkan suasana kerja yang tidak nyaman. Setiap karyawan perusahaan  PLN berkewajiban untuk menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang bebas dari perbuatan asusila.

 

  1. Tidak Ada Ancaman atau Kekerasan

Setiap ancaman dan kekerasan selain melanggar etika di Perusahaan, juga merupakan tindak pidana yang menjadi domain wewenang pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan. perusahaan  PLN tidak akan mempertaruhkan citra dan reputasi Perusahaan dengan membiarkan tumbuhnya budaya kekerasan di Perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan  PLN tidak mentolerir terjadinya perbuatan ancaman atau perilaku kekerasan dalam bentuk apapun di lingkungan pekerjaan.

Yang harus Dilakukan:

  • Memperlakukan sesama Pegawai dengan penuh hormat.
  • Mematuhi semua peraturan perusahaan yang mengatur hubungan antar

karyawan

  • Ikut memelihara suasana kerja yang kondusif.
  • Mengembangkan sikap saling menghormati dalam hubungan atasan dan

bawahan secara wajar.

  • Mengembangkan sikap sebagai bagian dari satu tim kerja (teamwork) dalam

mencapai tujuan Perusahaan, walaupun berbeda unit kerja.

  • Mengembangkan pengetahuan, keahlian dan perilaku yang tepat untuk

melaksanakan pekerjaan secara profesional.

 

Yang harus dihindari:

  • Menjadikan perbedaan ras, jenis kelamin, kehamilan, agama, suku,

hubungan pribadi, negara asal, umur, cacat, ideologi, status perkawinan,

tanggung jawab keluarga, dan sebagainya sebagai bahan pertimbangan

dalam pemekerjaan dan promosi jabatan.

  • Menggunakan kata-kata yang tidak sopan dan kotor.
  • Bercanda, membuat lelucon dan melakukan pelecehan yang dapat

menimbulkan kebencian, menghina dan menyakiti Pegawai lain.

  • Melakukan perbuatan asusila.
  • Melakukan ancaman dan kekerasan.

 

  1. Memperlakukan Keluarga dan Teman secara Etis dalam Pekerjaan

Benturan kepentingan terjadi atau mungkin terjadi pada kasus ini  karyawan memiliki keluarga atau teman yang menjadi pemilik atau pejabat pengambil keputusan di perusahaan yang sedang atau mencoba menjadi mitra bisnis perusahaan  PLN. Benturan kepentingan mungkin juga terjadi ketika ada anggota keluarga yang

sama-sama menjadi karyawan perusahaan  PLN. Ketika berurusan dengan anggota keluarga atau teman, pastikan bahwa hubungan Anda tidak mengganggu, atau berpotensi mengganggu, kemampuan Anda untuk bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan  PLN.

 

Yang Harus dilakukan:

  • Memberitahukan atasan dan Sekretaris Perusahaan jika ada anggota

keluarga atau teman Anda yang merupakan pemilik atau pejabat pengambil

keputusan di perusahaan yang sedang atau mencoba menjadi mitra bisnis

PLN Enjiniring.

  • Jika perusahaan dimana keluarga atau teman Anda menjadi pemiliknya, atau

keluarga atau teman Anda adalah pejabat pengambil keputusan di

perusahaan itu mengikuti proses tender, Anda harus mengajukan

permohonan untuk tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan pada proses tender tersebut.

 

 

 

Yang Harus Dihindari:

  • Memberikan informasi yang dimiliki PLN Enjiniring untuk kepentingan

perusahaan yang dimiliki keluarga atau teman Anda, atau untuk perusahaan

dimana keluarga atau teman Anda adalah pejabat pengambil keputusan.

  • Terlibat dalam pengambilan keputusan atau mencoba mempengaruhi

keputusan PLN Enjiniring dalam proses pengadaan untuk kepentingan

perusahaan dimana perusahaan itu dimiliki anggota keluarga atau teman

  • Anda atau keluarga atau teman Anda adalah pejabat pengambil keputusan di

perusahaan tersebut.

  • Terlibat atau mempengaruhi kebijakan PLN Enjiniring yang terkait dengan

recruitment, proses rotasi dan promosi, serta penjatuhan sanksi dan penilaian

kinerja pegawai yang mempunyai hubungan keluarga.

 

  1. Menjalin Hubungan yang Wajar dengan Pemerintah

Kemampuan perusahaan PLN dalam menjalankan bisnis pada kondisi tertentu melibatkan pemerintah, baik sebagai regulator maupun sebagai pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan PLN berusaha untuk membina hubungan yang terbuka dan bersifat membangun dengan pemerintah. Dalam berhubungan dengan pemerintah, karyawan berkewajiban untuk ikut memelihara hubungan yang baik dengan pejabat-pejabat serta pegawai pemerintah yang menjalankan kepentingan pemerintah. Berkonsultasilah dengan Atasan dan Sekretaris Perusahaan untuk meyakinkan bahwa Anda mengetahui, memahami, dan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

 

Yang Harus Dilakukan:

  • Mematuhi setiap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Selalu berkonsultasi dengan Atasan dan Sekretaris Perusahaan untuk

memastikan setiap tindakan yang berhubungan dengan pemerintah telah

sesuai dengan kebijakan perusahaan PLN.

  • Memastikan setiap informasi dan laporan yang harus diberikan kepada

regulator dan pemerintah akurat dan lengkap.

 

Yang Harus Dihindari:

  • Menawarkan atau memberikan apapun yang berharga kepada pejabat atau pegawai pemerintah yang bertentangan dengan ketentuan dan perundangundangan yang berlaku.
  • Memberikan suap kepada pejabat atau pegawai pemerintah untuk mempengaruhi keputusan yang menjadi kewenangannya atau sebagai imbalan atas perlakuan yang dinginkan.

 

 

 

  1. Menjaga Reputasi PLN Enjiniring dalam Aktivitas Politik

Perusahaan PLN mempertahankan sikap netral terhadap partai politik dan setiap aktivitas politik. Oleh karena itu, perusahaan PLN tidak memberikan bantuan dana ke partai politik, politisi atau calon pejabat manapun. Namun hal ini tidak berarti perusahaan PLN melarang hak karyawan sebagai warga negara untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik perusahaan PLN menghargai dan mendukung hak-hak karyawan untuk berpartisipasi dalam kegiatan potitik, baik dalam politik partai maupun memberikan pandangan tentang isu-isu kebijakan publik. Segala konsekuensi yang timbul akibat aktivitas Pegawai dalam politik ditanggung oleh karyawan yang bersangkutan.

 

Yang Harus Dilakukan:

  • Meminta izin Atasan Anda dan memberitahukannya kepada Sekretaris Perusahaan jika Anda aktif dalam partai politik baik sebagai anggota maupun
  • Selalu menjaga citra dan reputasi Perusahaan ketika beraktifitas dalam

 

Yang Harus Dihindari:

  • Mengatasnamakan perusahaan PLN dalam aktivitas dan kontribusi pada kegiatan politik.
  • Menggunakan dana, fasilitas, pelayanan atau sumber daya PLN Enjiniring lainnya untuk aktivitas dan kontribusi politik.
  • Menggunakan atribut partai, melakukan kampanye dan aktivitas politik di lingkungan kerja.

 

 

 

 

  1. Bersaing Secara Sehat

Informasi tentang persaingan usaha merupakan suatu instrumen yang berguna dan memungkinkan kita memahami serta mengatur pasar dan pelayanan kepada pelanggan. Dalam mengumpulkan, berbagi, dan menggunakan informasi tentang para pesaing, hendaknya dilakukan dengan cara yang legal dan etis. Tindakan legal dan etis perlu diperhatikan seperti halnya kita menghargai dan melindungi informasi rahasia perusahaan PLN.

 

Yang Harus Dilakukan:

  • Berhati-hatilah saat berurusan dengan pesaing termasuk mengumpulkan informasi tentang pesaing dari sumber-sumber yang sah.
  • Berhati-hatilah jika Anda mendapatkan informasi tentang pesaing dari sumber-sumber yang mencurigakan atau didapatkan dengan cara yang tidak

wajar.

  • Selalu berkonsultasilah dengan Atasan Anda dan Sekretaris Perusahaan ketika hendak berurusan dengan pesaing dan mengumpulkan informasi tentang pesaing.

 

Yang Harus Dihindari:

  • Menghimpun informasi tentang pesaing yang tidak sesuai atau tidak sah dari

sumber yang tidak dapat diterima secara umum seperti dengan cara:

  • Mencuri, mengancam, memaksa atau menipu.
  • Membeli di pasar gelap.
  • Hacking sistem informasi.
  • Menyadap pembicaraan telepon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

PENUTUP

 

  1. KESIMPULAN

Dengan membuat kode etik, profesi sendiri akan menetapkan hitam atas putih niatnya untuk mewujudkan nilai – nilai moral yang dianggapnya hakiki. Hal ini tidak akan pernah bisa dipaksakan dari luar. Hanya kode etik yang berisikan nilai – nilai dan cita – cita yang diterima oleh profesi itu sendiri yang bisa mendarah daging dengannya dan menjadi tumpuan harapan untuk dilaksanakan dengan tekun dan konsekuen. Syarat lain yang harus dipenuhi agar kode etik dapat berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya diawasi terus menerus.

Karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab harus didasari oleh kode etik. Ini semua agar seorang karyawan (pengawai)  tetep menjalankannya sesuai dengan kaidah atau aturan yang telah ditetapkan oleh Ikatan karyawan(pengawai)  Indonesia yang diharapkannya agar kedepan karyawan  yang profesional dapat menjadi suatu contoh yang baik.

 

 
Leave a comment

Posted by on January 9, 2018 in life

 

Preventive Maintenance Pada Mesin Cabling

Nama Kelompok :

  1. Alfian Priliambodo
  2. Dian Wahyudin
  3. Ikhsan Fadillah
  4. Marysca Shintya Dewi
  5. Yoga Bara Gunawan

MAINTENANCE PADA MESIN CABLING

1Langkah Pengecekan

TAKE UP

1.)     Fungsi & kebersihan Blower main motor

2.)    Fungsi & posisi Limit / proximity switch

3.)    Fungsi & terminasi Main motor & drive / control

4.)    Fungsi & terminasi Motor bobbin

5.)    Fungsi & terminasi Pelumasan & visual ulir

6.)    Volume & temperatur Level oil & temperatur gear box

7.)    Fungsi & dimensi system rem & kanvas

8.)    Fungsi & dimensi Belt / couple system

9.)    Fungsi & kebersihan Adaptor system

10.) Kekencangan / ulir baut

11.) Fungsi & kebersihan Solenoid valve

12.) Fungsi safety mesin

 

CAPSTAN/CATERPILLAR

1.)   Fungsi & kebersihan Blower main motor

2.)  Fungsi & terminasi Main motor & drive / control

3.)  Volume & temperature Level oil & temperatur gearbox

4.)  Fungsi & dimensi Belt / couple system

5.)  Fungsi & tekanan Silinder & angina system

6.)  Fungsi & kebersihan Roller system & pelumnas gear

7.)  Kekencangan / ulir baut

8.)  Fungsi & kebersihan Solenoid valve

CAGE MACHINE

1.)   Fungsi & kebersihan Blower main motor

2.)  Fungsi & terminasi Main motor & drive / control

3.)  Volume & temperatur Level oil &  temeperatur gear box

4.)  Fungsi & dimensi Belt / couple system

5.)  Fungsi & kebersihan Guide / roller system

6.)  Fungsi & dimensi system rem & kanvas

7.)  Kekencangan / ulir baut

8.)  Fungsi & kebersihan solenoid valve

 

PENGUKURAN & PROTEKSI

1.)   Fungsi & terminasi Counter

2.)  Fungsi & terminasi Wire break

3.)  Fungsi & terminasi Safety switch / proximity

4.)  Fungsi & terminasi emergency stop

5.)  Fungsi & kebersihan Filter / lubricator

6.)  Fungsi & tekanan angin & regulator

7.)  Kekentalan & kebersihan Penggantian oil gear box

 

PANEL CONTROL / OPERATOR

1.)   Fungsi & kebersihan Kipas / pendingan /AC

2.)  Terminasi & kebersihan Komponen komponen listrik

3.)  Terminasi & kebersihan Terminal

2. Tujuan Pengcekan

TAKE UP

Tujuan pengecekan dan perbaikan ini untuk tidak terjadinya composite core kehilangan tension yang akan membahayakan pekerja karna akan mengakibatkan core berputar cepat.

 

CAPSTAN / CATERPILLAR

Tujuan pengecekan dan perbaikan ini untuk cengkraman dan tarikan pada caterpillar tetap berfungsi .

 

CAGE MACHINE

Tujuan pengecekan dan perbaikan ini untuk menjaga kabel-kabel tersebut tetap aman

 

PENGUKURAN & PROTEKSI

Tujuan pengecekan dan perbaikan ini untuk sistem pengamanan pada kabel-kabel

 

PANEL CONTROL / OPERATOR

Tujuan pengecekan dan perbaikan ini untuk sistem kontrol otomatis dan proses tetap stabil dan bisa digunakan.

 

 
Leave a comment

Posted by on July 13, 2017 in life

 

Maintenance And Repair

 

Fungsi Departement (Maintenance and Repair)

Maintenance adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kondisi suatu barang agar dapat beroperasi sesuai dengan kemampuannya sampai waktu yang telah ditentukan pada spesifikasinya.

Repair adalah kegiatan mengganti atau memperbaiki sebagian dari peralatan yang rusak agar dapat beroperasi kembali sesuai fungsi dan kemampuannya seperti keadaan sebelum rusak.

Ada istilah maintenance corrective pada suatu proses maintenance and repair yaitu proses mengganti beberapa komponen yang rusak. Lalu, apa perbedaan maintenance corrective dengan perbaikan? Pada corrective maintenance, ada alat yang diganti. Namun alat yang diganti tersebut sebenarnya masih bisa berfungsi hanya saja performanya sudah mulai menurun. Bedanya dengan repair (perbaikan), alat yang diganti pada proses repair adalah alat yang sudah tidak dapat berfungsi bahkan menghambat kinerja suatu alat.

Tahap Maintenance Dan Repair

  1. Diagnosa : Kegiatan yang dilakukan untuk mendeteksi kesalahan
  2. Pengukurang/pengujian/troubleshooting
  3. Menentukan kerusakan
  4. Perbaikan/Perawatan

Tujuan Dari Maintenance Dan Repair

 

Tujuan utamanya adalah untuk memperpanjang lifetime suatu alat dan menjaganya agar tetap reliable. Oleh karena itu, reliabilitas suatu alat menjadi penting. Reliabilitas adalah kemampuan alat melakukan fungsinya tanpa kegagalan dengan batas waktu yang telah ditentukan. Maintenance yang baik adalah maintenance yang singkat sehingga downtime tidak terlalu lama dan fungsionalitas alat tetap terjaga. Downtime adalah waktu dimana alat tidak dapat dipergunakan karena perbaikan.

Ada 5 faktor yang menentukan lama downtime:

  1. Man power : Keahlian teknisi
  2. Material : ketersediaan komponen/bahan
  3. Machine : ketersediaan alat pendukung/tools
  4. Money : Ketersediaan budget untuk melakukan perbaikan
  5. Market : Pasar yang menjadi sumber material dan machine

Pada intinya maintenance dilakukan untuk menghindari kegagalan alat. Kegagalan Alat yang dimaksud disini  adalah akhir kemampuan suatu alat untuk melaksanakan fungsi yang dipersyaratkan.

Jenis-jenis Maintenance

Secara garis besar kegiatan perawatan dapat diklasifikasikan dalam dua macam yaitu: Perawatan terencana (planned maintenance) dan perawatan tidak terencana (unplanned maintenance).
Untuk lebih jelasnya mengenai pembagian strategi perawatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

klasif+perawatan.jpg (405×309)

1. Perawatan Terencana (Planned Maintenance)
Dalam perawatan terencana suatu peralatan akan mendapat giliran perbaikan sesuai dengan interval waktu yang telah ditentukan sedemikian rupa sehingga kerusakan besar dapat dihindari..
Perawatan terencana (planned maintenance) terbagi menjadi preventive maintenance dan corrective maintenance.

2. Perawatan Tidak Terencana (Unplanned Maintenance)
Perawatan tidak terencana ini membahas mengenai perawatan darurat dimana perawatan ini merupakan salah satu cara perawatan yang tidak direncanakan sebelumnya sehingga biasanya hal ini dilakukan saat mesin atau peralatan tersebut mengalami kegagalan atau kerusakan yang tidak terduga dan harus segera diperbaiki untuk mencegah akibat yang lebih serius lagi. Salah satu contoh perawatan tidak terencana adalah emergency maintenance. Emergency maintenance adalah pekerjaan perbaikan yang harus segera dilakukan karena terjadi kemacetan atau kerusakan yang tidak terduga.
Istilah-istilah Maintenance

  • Avalabality

Adalah Perioda waktu dimana alat/fasilitas dalam keadaan siap untuk dipakai/dioperasikan

  • Downtime

Adalah Perioda waktu dimana alat/fasilitas dalam keadaan tidak dapat dipakai/dioperasikan.

  • Breakdown

Adalah aktivitas maintenance (pemeliharaan) yang dilakukan sebagai reaksi atau tindakan segera yang menduduki prioritas utama untuk mengembalikan kondisi peralatan atau mesin pada kondisi atau keadaan normal setelah mengalami kegagalan fungsi yang mengakibatkan peralatan tersebut berhenti beroperasi.

  • Overhaul

Adalah Pemeriksaan dan perbaikan secara menyeluruh thdap suatu fasilitas atau sebagian dari fasilitas shgg mencpai standard yang di terima.

  • Maintainability

adalah probabilitas pada kegagalan suatu item untuk dikembalikan kepada kondisi awal operasional.

  • Reliability

adalah probabilitas suatu item untuk bekerja secara normal untuk jangka waktu operasional.

  • Mission time

adalah waktu operasional suatu item.

  • Logistictime

adalah Sebagian waktu downtime yang digunakan untuk menunggu spare part

  • Failure

adalah ketidakmampuan suatu item untuk beroperasi.

 

  • Serviceability

adalah Tingkat kemudahan atau kesulitan pada item yang dapat dikembalikan ke kondisi kerjanya.

 

  • Redundancy

adalah keberadaan lebih dari satu alat untuk mencapai satu fungsi yang ditentukan.

 

  • Failure Mode

adalah keadaan abnormal dari kinerja suatu item yang menjadi pertimbangan pada item tersebut karena menyebabkan kegagalan.

 

  • Useful life

adalah Jarak waktu suatu item beroperasi dan berproduksi.

 

  • Corrective Maintenance

 adalah maintenance yang tidak terjadwal untuk mengembalikan pada peforma semula.

 

  • Continuous task

adalah Sebuah kegiatan yang mlibatkan monitoring terhadap suatu item.

 

  • Active repair time

adalah periode saat downtime saat manpower bekerja memperbaiki suatu item.

 

  • Inspection

adalah observasi secara kualitatif dari kondisi item.

Keuntungan- keuntungan yang akan diperoleh dengan adanya Maintenance and Repair adalah sebagai berikut :

  1. Mesin dan peralatan produksi yang ada dalam perusahaan yang bersangkutan akan dapat dipergunakan dalam jangka waktu panjang,
  2. Pelaksanaan proses produksi dalam perusahaan yang bersangkutan berjalan dengan lancar,
  3. Dapat menghindarkan diri atau dapat menekan sekecil mungkin terdapatnya kemungkinan kerusakan-kerusakan berat dari mesin dan peralatan produksi selama proses produksi berjalan,
  4. Peralatan produksi yang digunakan dapat berjalan stabil dan baik, maka proses dan pengendalian kualitas proses harus dilaksanakan dengan baik pula,
  5. Dapat dihindarkannya kerusakan-kerusakan total dari mesin dan peralatan produksi yang digunakan,
  6. Apabila mesin dan peralatan produksi berjalan dengan baik, maka penyerapan bahan baku dapat berjalan normal
 
Leave a comment

Posted by on March 8, 2017 in life

 

Kesimpulan Dan Saran Tune Up engine Konvensional

 

A. Kesimpulan

 

Tune Up adalah pekerjaan servis ringan mesin yang bertujuan untuk mendapatkan performa mesin yang maximal, dan juga menjaga agar mesin tetap dalam kondisi yang baik dan prima. Karena mesin dioperasikan secara terus menerus, maka akan memungkinkan terjadinya penurunan peforma mesin.

B. Saran

 

Hendaknya tune up di lakukan secara berkala, hal ini bertujuan agar mobil ketika akan digunakan selalu dalam kondisi yang prima dan maksimal.

 

 
Leave a comment

Posted by on January 18, 2017 in life

 

PERBEDAAN LED TV dan LCD TV

Era TV Tabung yang sudah berpuluh tahun menjadi perangkat elektronik keluarga favorit untuk menghadirkan tayangan hiburan segera berakhir dalam beberapa waktu ke depan. Standar baru siaran digital yang saat ini sudah memasuki tahapan uji-coba di ibukota dan akan menyusul kota-kota lain dalam waktu dekat nampaknya memicu percepatan pergeseran untuk menggunakan perangkat TV Digital seperti  LCD TV, dan teknologi terbaru LED TV.

Selain itu, berbagai keunggulan yang ditawarkan juga melambungkan popularitas TV layar datar dari ketiga jenis teknologi tersebut, antara lain: ukuran yang tipis, ringan, dan dapat digantungkan di tembok. Ukuran layar yang besar juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para penggemar tanyangan televisi. Tidak ketinggalan pula fitur hemat energi yang ditawarkan, yang memungkinkan penghematan konsumsi listrik.

Membeli Televisi Digital, nampaknya bagi sebagian orang cukup menyulitkan, karena munculnya berbagai terminologi baru yang membingungkan, dimana seringkali teknologi yang sama mendapat label yang berbeda di antara produsen yang berbeda. Salah satu yang paling membingungkan adalah perbedaan antara LCD TV dan LED TV .

Apa sebenarnya perbedaan antara ketiga jenis TV layar datar tersebut? Manakah diantara ketiga jenis TV tersebut yang layak untuk dibeli? Berikut adalah deskripsi dan perbedaan LCD TV, dan LED TV.

LCD TV

Hasil gambar untuk lcd tv

LCD TV yang di pasaran tampil lebih dulu dari Plasma mengalami penurunan popularitas sejak kemunculan Plasma TV mengingat berbagai kelebihan yang ditawarkan dibandingkan LCD generasi awal. Dengan harga yang jauh lebih mahal untuk ukuran yang lebih kecil, membuat penjualan Plasma meningkat.

Namun demikian, pada perkembangan selanjutnya, LCD TV dengan harga ekonomis dengan berbagai kemajuan teknis, membuat konsumen kembali beralih ke LCD TV. Seiring dengan kemunculan HDTV dan Full HD TV di jajaran produk LCD TV, diikuti dengan ukuran yang besar, harga LCD TV pun juga semakin masuk akal di kantong konsumennya.

Pada dasarnya LCD TV bekerja dengan memproduksi gambar hitam dan berwarna dengan melakukan seleksi cahaya yang dipancarkan oleh serangkaian lampu teknologi CCFLs (Cold Cathode Fluorescent Lamps) di belakang layar. Jutaan lampu tersebut akan dinyalakan dan dimatikan melalui LCD shutter dengan melewatkan cahaya putih dengan  intensitas tertentu. Setiap shutter akan digabungkan dengan filter warna yang akan melewatkan warna Red, Green, dan Blue (RGB). Shutter dan Filter yang masing-masing merupakan sub-pixel ini berukuran sangat kecil, dan secara kasat mata membentuk gabungan yang disebut dengan pixel [3].

Keunggulan LCD TV

  • Menghasilkan warna yang lebih realistis
  • Teknologi anti glare (tanpa bayangan)
  • Tersedia mulai ukuran kecil hingga besar
  • Tidak ada radiasi yang dipancarkan
  • Dapat digunakan sebagai monitor komputer
  • Kebutuhan sumber daya listrik yang lebih rendah dibanding Plasma

Kelemahan LCD TV

  • Kualitas gambar akan menurun apabila dilihat pada sudut pandang yang lebar
  • Untuk ukuran yang besar, harganya lebih mahal apabila dibandingkan dengan Plasma TV
  • Refresh Rate dan Response Time yang jauh lebih rendah dibandingkan Plasma, sehingga kadang menghasilkan gambar yang kabur

 

LED TV

Hasil gambar untuk led tv

Beberapa tahun terakhir, pasar televisi digital diramaikan dengan hadirnya sebuah teknologi televisi layar datar yang oleh beberapa vendor elekronik terkemuka disebut dengan LED TV. Vendor yang paling agresif dalam menggelontorkan TV dengan teknologi baru ini antara lain: Samsung Electronics, LG Electronics, Toshiba, dan berbagai vendor terkemuka lainnya.

Pada dasarnya sebenarnya LED TV merupakan pengembangan dari  LCD TV dimana jenis ini menggunakan LED Backlight sebagai pengganti cahaya fluorescent yang digunakan pada jenis LCD TV sebelumnya. Ada dua macam bentuk LED TV yang beredar di pasaran: RGB LED dengan LED yang diletakkan di belakang panel layar, atau EDGE-LED dimana LED diletakkan di sekeliling layar [5].

Kelebihan LED TV

  • Tingkat contrast yang jauh lebih tinggi dibandingkan LCD TV, setara atau bahkan lebih tinggi daripada Plasma TV
  • Memungkinkan produsen untuk memproduksi televisi layar datar dengan ukuran super tipis, dengan ketebalan sekitar 2.5 cm
  • Lebih ramah lingkungan
  • Konsumsi listrik yang lebih rendah sekitar 20-30% dibandingkan LCD TV konvensional
  • Berbagai produk LED TV dari vendor terkenal menawarkan fitur pemrosesan gambar digital, fitur Digital TV Tuner, dan berbagai fitur terbaru lainnya.

Kelemahan LED TV

  • Harga yang lebih mahal, pada saat ini untuk ukuran yang sama, harga LED TV yang termurah sekitar 1,5 kali lipat LCD TV konvensional
  • [UPDATED Oct 17, 2011]: Harga yang sedikit lebih mahal, untuk ukuran dan fitur yang sama, harga LED TV yang termurah sekitar 20% lebih mahal dibanding LCD TV konvensional

Kesimpulan

Secara umum LED TV menawarkan kualitas gambar yang lebih baik apabila dibandingkan dengan LCD TV, khususnya untuk contrast gambar serta kesempurnaan warna hitam, , meskipun bagi sebagian besar orang perbedaan itu tidak terlalu nampak. Hal ini disebabkan karena kualitas LCD TV yang sudah cukup memadai. Apabila dibandingkan dengan plasma, kualitas yang ditawarkan juga setingkat atau bahkan lebih, mengingat LED TV terbaru menawarkan berbagai fitur tambahan untuk mengolah gambar.

Perbedaan harga yang cukup mencolok dengan LCD TV, tidak menyurutkan sebagian orang untuk membeli LED TV, mengingat penampilan LED TV yang lebih tipis dan dengan desain terbaru. Bagi sebagian orang lain yang menempatkan harga di atas berbagai kriteria pembelian TV, nampaknya LCD TV masih menjadi pilihan utama.

Perbedaan daya yang dipakai pada LED TV dan LCD TV

Hasil gambar untuk perbedaan  tv led dan lcd

Dilihat dari gambar diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan daya dari tv LED lebih hemat dibandikan dengan TV LCD .

Resolusi
Resolusi menunjukan jumlah pixel yang dapat ditampilkan oleh suatu layar. Makin besar resolusinya, makin tajam gambar yang dihasilkan. Akan tetapi, makin meningkatnya resolusi berakibat kepada makin meningkatnya harga dari suatu layar.

Resolusi ditentukan oleh aspect ratio (rasio panjang dan lebar) dari suatu layar. Aspect ratio yang lazim digunakan saat ini pada TV atau Monitor adalah 16:9. Beberapa monitor memiliki aspect ratio yang lebih variatif dibandingkan TV. Beberapa monitor ada yang memiliki aspect ratio 16:10, 21:9, dsb.

Perbedaan

Hasil gambar untuk perbedaan resolusi gambar tv led dan lcd

Monitor LCD dapat menghasilkan rasio kontras 20:000, LED dapat menghasilkan 2.000:000 rasio kontras sehingga layar LED dapat menghasilkan gambar yang lebih tajam dan jelas .

Referensi:

 

 
Leave a comment

Posted by on November 30, 2016 in life